CERITANEGERI, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengangkat suara mengenai gelombang kompresi yang belakangan ramai di berbagai daerah. Aksi massa yang mengusung 17+8 Tuntutan Rakyat itu menuai perhatian luas, dan Prabowo memilih merespons dengan nada terbuka.
Di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, akhir pekan ini, Prabowo menegaskan bahwa sebagian dari tuntutannya dianggap wajar dan layak diperbincangkan masyarakat.
“Ya saya kira kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Saya katakan tuntutan saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang normatif. Dan bisa kita berdiskusi dengan baik,” ujar Prabowo.
Salah satu poin yang menonjol adalah desakan pembentukan Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus Affan Kurniawan. Prabowo mengaku tidak menutup pintu terhadap ide itu.
“Saya kira kalau tim investigasi independen, ini masuk akal. Bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya seperti apa,” ucapnya.
Namun, tidak semua tuntutan langsung ia iyakan. Mengenai permintaan penarikan TNI dari pengamanan sipil, Prabowo menilai hal itu perlu didiskusikan lebih jauh. Menurutnya, TNI memiliki mandat konstitusional untuk menjaga masyarakat dari berbagai ancaman.
“Terorisme itu ancaman, ancaman bakar-bakar, membuat memaksakan ancaman itu kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya masih bisa diperdebatkan, tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan UUD kepada saya,” tegasnya.
Sikap Prabowo memberi sinyal bahwa pemerintahnya membuka ruang dialog, tanpa sepenuhnya melepaskan prinsip yang ia yakini. Respons ini sekaligus menjadi sorotan dalam dinamika politik dan keamanan di awal masa pemerintahannya, ketika suara rakyat menggaung lebih lantang di jalanan.
