CERITANEGERI, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan lebih dari Rp5 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan RW. Dana tersebut akan digunakan membiayai pemungutan suara di 992 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh kecamatan.
Anggaran besar ini menjadi perhatian DPRD Kota Makassar, khususnya Komisi A Bidang Pemerintahan. Anggota Komisi A, Tri Sulkarnain, mengatakan kebutuhan dana pemilihan RT/RW sudah dibahas sejak rapat monitoring dan evaluasi triwulan kedua.
Menurutnya, hampir seluruh kecamatan telah menyiapkan tambahan dana sekitar Rp100 juta hingga Rp200 juta di luar alokasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
“Sejak monev triwulan kedua, kecamatan sudah melaporkan kesiapan mereka. Anggaran ini dianggap mendesak dan tidak bisa ditunda, karena menyangkut jalannya demokrasi di tingkat dasar,” ujar Tri, Minggu (21/9/2025).
Ia mengingatkan, jika pemilihan tidak terlaksana tahun ini, dana yang sudah dialokasikan berpotensi menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Hal itu dinilai merugikan masyarakat dan bisa melemahkan komitmen pemerintah dalam memperkuat demokrasi lokal.
Selain soal anggaran, Tri menyoroti mekanisme pemilihan RW yang sempat menuai pertanyaan dari masyarakat. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Ketua RT akan dipilih langsung oleh warga, sementara Ketua RW dipilih oleh para RT terpilih.
Baca Juga: Wali Kota Makassar Lantik Andi Rahmat Jadi Sekretaris DPRD Makassar
“Hal ini perlu ditegaskan supaya tidak ada kerancuan. Pemilihan RT/RW di Makassar harus jelas aturannya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Tri juga menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam pelaksanaan pemilihan, mengingat dana yang digelontorkan mencapai miliaran rupiah.
“Pemilihan RT/RW merupakan wadah partisipasi masyarakat yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, prosesnya harus transparan, tertib, dan melahirkan pemimpin lokal yang berintegritas,” pungkasnya.
Dengan dukungan anggaran yang cukup besar dan aturan teknis yang tengah difinalisasi, pemilihan RT/RW tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi warga serta mempertegas posisi Makassar sebagai kota demokratis.
