CERITANEGERI, JAKARTA — Pemerintah Indonesia memutuskan menolak sejumlah tawaran bantuan asing di tengah bencana banjir dan longsor besar yang melanda Pulau Sumatera pada akhir November hingga awal Desember 2025.
Bencana tersebut dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah Sumatera selama berhari-hari, menyebabkan banjir bandang dan longsor di sejumlah provinsi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan data sementara, lebih dari 950 orang dilaporkan meninggal dunia, ratusan lainnya masih dinyatakan hilang, dan sekitar 770.000 warga terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut. Kerusakan infrastruktur ditaksir mencapai lebih dari 3,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp51 triliun.
Di tengah skala bencana yang masif, Pemerintah Indonesia memilih menangani penanggulangan secara mandiri dan belum membuka pintu bagi bantuan internasional. Salah satu bantuan yang ditolak adalah bantuan kemanusiaan berupa 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir di Kota Medan.
Wali Kota Medan, Rico Waas, menjelaskan bahwa pengembalian bantuan dilakukan karena belum adanya keputusan dari pemerintah pusat untuk menerima bantuan dari luar negeri.
“Kami kembalikan kepada Uni Emirat Arab. Kota Medan tidak menerima karena belum ada keputusan dari pemerintah pusat,” ujar Rico Waas kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).
Ia menambahkan, keputusan tersebut diambil setelah adanya koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pertahanan, serta teguran dari pemerintah pusat dan Gubernur Sumatera Utara.
Sikap serupa sebelumnya disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12/2025), Presiden menyatakan Indonesia masih mampu menangani bencana tanpa bantuan asing.
“Saya ditelepon banyak pimpinan negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo.
Selain UEA, sejumlah negara Timur Tengah juga menyampaikan tawaran bantuan dan belasungkawa, di antaranya Arab Saudi, Qatar, Oman, dan Iran. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang mewakili 57 negara mayoritas Muslim turut menyerukan dukungan kemanusiaan bagi Indonesia.
Namun pada 5 Desember 2025, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa bantuan internasional belum diperlukan karena kapasitas nasional dinilai masih memadai. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sehari kemudian.
Keputusan pemerintah ini menimbulkan pertanyaan di kalangan negara sahabat, terutama dari kawasan Timur Tengah, yang menilai bantuan diberikan atas dasar solidaritas kemanusiaan tanpa kepentingan politik.
Direktur Desk Indonesia–Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) di Centre for Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Zulfikar Rakhmat, menilai penolakan bantuan mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam mempertimbangkan faktor kedaulatan dan sensitivitas domestik.
“Tawaran bantuan merupakan wujud solidaritas dan kemanusiaan. Namun keengganan pemerintah menciptakan jarak antara niat baik tersebut dan pertimbangan politik dalam negeri,” tulis Zulfikar dalam analisanya.
Ia menambahkan, sikap tersebut juga tidak terlepas dari isu sensitif tata kelola lingkungan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyoroti keterkaitan wilayah terdampak banjir dengan konsesi pertambangan, perkebunan, dan kehutanan industri di daerah hulu.
Aktivis menilai degradasi lingkungan akibat deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam turut memperparah dampak bencana. Kehadiran tim internasional dikhawatirkan membuka sorotan global terhadap persoalan tersebut.
Meski demikian, para pengamat menilai keputusan ini tidak serta-merta merusak hubungan jangka panjang Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah, yang selama ini terjalin erat melalui kerja sama ekonomi, keagamaan, dan kemanusiaan.
