CERITANEGERI, JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan dirinya terbuka terhadap kritik publik terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI yang membahas penanganan bencana, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Raja Juli mengatakan, kritik yang muncul setelah bencana merupakan bagian dari partisipasi publik yang patut diapresiasi. Ia bahkan meminta masyarakat melihat sendiri kolom komentarnya di media sosial yang dipenuhi respons keras, namun tetap dibiarkan tanpa penghapusan.
“Saya dididik sebagai aktivis dan akademisi, jadi saya tidak antikritik, tidak anti dievaluasi. Banyak komentarnya, dan saya perintahkan agar tidak ada yang dihapus,” ujarnya. Menurutnya, kritik justru menjadi energi untuk memperbaiki tata kelola sektor kehutanan agar lebih baik ke depan. “Bahkan kemarahan itu nantinya bisa menjadi partisipasi yang lebih produktif,” tambahnya.
Sementara itu, BNPB memperbarui data korban hingga Rabu (3/12/2025) sore dan mencatat total 770 korban meninggal dunia, dengan 463 orang masih hilang. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa validasi data terus dilakukan karena medan pencarian di sejumlah lokasi sangat sulit.
Rincian korban meninggal terdiri dari 277 jiwa di Aceh, 299 jiwa di Sumatera Utara, dan 194 jiwa di Sumatera Barat. Adapun korban hilang terbanyak berada di Aceh dengan 193 orang, disusul Sumatera Utara 159 orang, dan Sumatera Barat 111 orang. Abdul menegaskan bahwa upaya pencarian tidak dibatasi waktu dan akan terus dilanjutkan hingga seluruh wilayah terdampak berhasil dipetakan.
Selain korban jiwa, BNPB juga mencatat kerusakan signifikan pada hunian dan fasilitas umum. Terdapat 3.300 rumah rusak berat, 2.100 rusak sedang, dan 4.900 rusak ringan. Sejumlah fasilitas publik juga terdampak, termasuk jembatan (45,48%), fasilitas pendidikan (32,92%), fasilitas ibadah (20,21%), dan fasilitas kesehatan (1,38%).
Total penduduk terdampak mencapai 3,2 juta jiwa, dengan sebaran terbesar di Sumatera Utara (1,6 juta jiwa) dan Aceh (1,5 juta jiwa), serta 140.500 jiwa di Sumatera Barat. BNPB menyatakan data ini masih bersifat dinamis dan akan diperbarui seiring perkembangan di lapangan.
