CERITANEGERI, Kathmandu – Demonstrasi besar-besaran di Nepal berujung kericuhan berdarah setelah massa mengamuk dan membakar sejumlah gedung pemerintah, rumah politisi, hingga menyerang menteri, Selasa (9/9/2025). Aksi yang dipicu pemblokiran media sosial ini memaksa Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengundurkan diri.
Dilansir Al Jazeera, Rabu (10/9/2025), ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan dengan membakar ban, melemparkan batu, hingga mengobrak-abrik rumah beberapa politisi. Kompleks pemerintahan Singha Durbar, yang menaungi Gedung Parlemen serta kementerian-kementerian utama, ikut dibakar massa.
Media lokal melaporkan helikopter militer dikerahkan untuk mengevakuasi sejumlah menteri dari kediaman mereka yang dikepung massa. Kediaman Perdana Menteri juga menjadi sasaran penggeledahan.
Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan mantan Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba bersama istrinya yang juga Menteri Luar Negeri Nepal, Arzu Rana, serta Menteri Keuangan Bishnu Paudel diserang massa. Paudel bahkan terlihat lari di jalanan untuk menyelamatkan diri dari amukan pengunjuk rasa.
Kepala HAM PBB, Volker Turk, menyatakan keterkejutannya atas kekerasan tersebut dan menyerukan dialog politik. Sementara itu, Reporters Without Borders (RSF) melaporkan kantor pusat Kantipur Media Group ikut terbakar, serta meminta demonstran tidak menargetkan jurnalis.
Bandara Kathmandu tetap beroperasi, namun beberapa penerbangan terpaksa dibatalkan akibat asap kebakaran yang mengganggu jarak pandang, ujar juru bicara bandara Rinji Sherpa.
Baca juga: Wali Kota Makassar Lantik Andi Rahmat Jadi Sekretaris DPRD Makassar
Kerusuhan ini menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya. Menyikapi situasi, Perdana Menteri KP Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya melalui surat kepada Presiden Nepal, Ramchandra Paudel.
“Mengingat situasi yang sulit di negara ini, saya telah mengundurkan diri efektif hari ini untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dan membantu menyelesaikannya secara politis sesuai dengan konstitusi,” tulis Oli.
Baca juga: Pemkot Makassar Siapkan Solusi Bagi Pedagang Losari, Tetap Bisa Cari Nafkah dengan Layak
Gelombang protes dipicu pemblokiran sejumlah platform media sosial populer, termasuk Facebook dan YouTube, dengan alasan perusahaan-perusahaan tersebut tidak terdaftar serta tidak tunduk pada regulasi pemerintah.
Keputusan ini memicu kemarahan generasi muda, terutama Gen Z, yang menilai pemerintah mengekang kebebasan berekspresi. Ketidakpuasan juga kian meluas lantaran anak-anak pejabat, yang dijuluki “anak nepo”, terlihat menikmati kemewahan di tengah kesulitan ekonomi yang menjerat mayoritas pemuda Nepal.
