CERITANEGERI, MAKASSAR — Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Makassar, pada 4–7 November 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional penguatan pelaksanaan SPM sebagai instrumen pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat di enam sektor layanan utama, yaitu pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulsel, Idham Kadir, yang hadir mewakili Gubernur Sulsel, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim SPM Pusat. Menurutnya, pelaksanaan Monev tidak sekadar forum administratif, tetapi merupakan langkah strategis dalam memperkuat akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
“Penerapan SPM adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuan utamanya adalah memastikan pelayanan dasar dapat diakses secara adil, merata, dan berkualitas oleh seluruh masyarakat,” ujar Idham Kadir.
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana untuk memperoleh pembinaan, arahan teknis, serta umpan balik konstruktif terkait inovasi dan kolaborasi antar daerah. Hasil evaluasi juga diharapkan menjadi dasar penguatan sistem pelayanan berbasis kinerja dan hasil.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, Pemprov Sulsel tercatat sebagai salah satu daerah dengan kinerja SPM terbaik secara nasional, menempati peringkat keempat pada tahun 2024.
Ketua Tim Monev SPM Pusat, Benyamin Sibarani, menyampaikan bahwa evaluasi ini tidak hanya berfungsi menilai tingkat kepatuhan daerah terhadap regulasi, tetapi juga menggali praktik-praktik baik yang dapat direplikasi di wilayah lain.
“Kami berharap kegiatan ini memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan pelayanan publik yang memiliki standar minimal, namun tetap menjamin mutu maksimal,” ungkap Benyamin.
Selain pembinaan teknis, Tim SPM Pusat juga melakukan kunjungan lapangan ke beberapa instansi pelayanan di Makassar, antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Pemadam Kebakaran (Damkar).
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, turut memaparkan inovasi daerah yang telah dikembangkan, salah satunya program Hyponoshiel, yaitu edukasi kesiapsiagaan bencana berbasis hipnoterapi bagi pelajar sekolah.
Kegiatan lapangan kemudian dilanjutkan ke Puskesmas Tamalate untuk bidang kesehatan, SPAM Mamminasata terkait penyediaan air minum, serta UPT Mattiro Deceng yang menjadi lokus pelayanan sosial dan penanganan bencana.
Rangkaian Monev ditutup dengan Rapat Koordinasi Penerapan SPM Wilayah Indonesia Timur di Hotel Gammara, Makassar. Pertemuan ini menghadirkan para pengampu SPM lintas sektor dari berbagai daerah untuk memperkuat sinergi dan berbagi praktik terbaik.
Melalui kegiatan terpadu ini, diharapkan Sulawesi Selatan dapat terus menjadi model implementasi SPM yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
