CERITANEGERI, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki keberpihakan yang kuat terhadap buruh, khususnya dalam isu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Hal tersebut disampaikan Dasco saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KSPSI di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Dalam forum itu, Dasco menegaskan bahwa persoalan upah menjadi perhatian utama Presiden. Bahkan, menurutnya, Prabowo akan turun langsung dalam proses perundingan kenaikan UMP 2026 sebagaimana yang dilakukan pada tahun sebelumnya.
“Presiden bilang, soal upah, serahkan kepada saya. Nanti saya yang rundingkan seperti tahun lalu,” ujar Dasco melalui keterangan pers, Jumat (5/12/2025).
Dasco menilai dinamika penetapan UMP 2026 tidak jauh berbeda dengan polemik pada penetapan UMP 2025. Namun, ia menyakini bahwa dialog terbuka antara pemerintah dan pimpinan serikat pekerja tetap menjadi jalan utama penyelesaian.
“Keberpihakan kepada buruh pasti ada. Kita semua ingat, waktu itu Menaker mengusulkan kenaikan sekian, tapi Presiden menyampaikan angka yang berbeda dan lebih menguntungkan buruh,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dasco menekankan bahwa dirinya selalu membuka ruang komunikasi dengan pimpinan serikat pekerja, termasuk Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea. Ia berharap hubungan baik antara pemerintah, DPR, dan organisasi buruh dapat terus terjaga agar persoalan-persoalan ketenagakerjaan tidak berlarut.
“Silaturahmi harus dijaga, komunikasi harus berjalan dengan baik,” kata Dasco.
Sementara itu, Andi Gani menyambut positif pernyataan Dasco. Ia menilai Wakil Ketua DPR RI dapat menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan berbagai isu buruh, termasuk pembahasan UMP 2026.
“Pak Dasco memang biasa menjadi jembatan, duduk bersama dan mencarikan solusi,” ujar Andi Gani.
Menurut Andi Gani, dalam waktu dekat dijadwalkan pertemuan antara pemerintah dan pimpinan serikat buruh untuk membahas isu ketenagakerjaan secara lebih luas. Selain soal upah, terdapat isu penting lain yang menjadi perhatian, yaitu pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Struktur lembaga tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Keputusan Presiden, namun nama-nama yang akan mengisi jabatan di dalamnya belum diumumkan.
“Tapi sampai sekarang belum diumumkan siapa yang mengisi Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” kata Andi Gani.
