CERITANEGERI, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungan terhadap penguatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) melalui kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Program ini merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas ketersediaan tenaga kesehatan berkualitas di seluruh Indonesia.
PPDS dilaksanakan di fakultas kedokteran perguruan tinggi bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan, termasuk RSUD. Sejumlah RSUD telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi melalui fasilitasi Kementerian Kesehatan dan dukungan pemerintah daerah.
Dukungan itu disampaikan Tito saat bertemu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, Mendagri menanggapi dua usulan penting yang diajukan Mendiktisaintek.
Pertama, perlunya penetapan RSUD sebagai rumah sakit pendidikan bagi fakultas kedokteran yang belum memiliki rumah sakit sendiri. Menurut Tito, hal itu akan ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Mendagri, Mendiktisaintek, dan Menteri Kesehatan.
Kedua, peningkatan kualitas RSUD Jayapura agar dapat memberikan kenyamanan kerja bagi dokter, termasuk lulusan PPDS. Tito menekankan, perbaikan layanan RSUD menjadi penting demi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Pertemuan itu juga membahas kebijakan penghapusan biaya yang selama ini dibebankan RSUD kepada calon dokter spesialis yang sedang magang. Tito menilai kebijakan tersebut perlu dihapus agar tidak menjadi beban bagi dokter muda. “Ini akan di-follow up dengan Surat Edaran (SE) Mendagri,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).
Baca juga: Aliyah Mustika Ilham Dukung Kolaborasi IKA Akuntansi-STIEM Bongaya Perkuat UMKM
Selain itu, Mendagri mendorong Kemendiktisaintek memperluas akses pendidikan tinggi di Papua. Rencana pembangunan perguruan tinggi di Wamena (Papua Pegunungan) dan Nabire (Papua Tengah) dinilai strategis untuk memperbesar kesempatan masyarakat Papua mengenyam pendidikan tinggi.
Dalam pertemuan tersebut, Mendiktisaintek didampingi Dirjen Pendidikan Tinggi Khairul Munadi, Staf Khusus Bidang Pemerintahan dan Akuntabilitas Tjitjik Sri Tjahjandarie, serta Koordinator Tim Kajian Pendidikan Tinggi Tenaga Medis Tri Hanggono. Sementara itu, Mendagri hadir bersama Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud.
