CERITANEGERI, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun wilayah kepulauan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh ialah menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta unggulan untuk menyediakan kuota khusus bagi siswa prasejahtera dengan biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung Pemkot.
Komitmen ini disampaikan langsung Munafri saat menerima kunjungan tim Sekolah Islam Athirah di Balai Kota Makassar, Rabu (24/9/2025). Pertemuan membahas kolaborasi Pemkot dan pihak sekolah dalam mendukung pendidikan inklusif serta pemerataan mutu pendidikan di Kota Daeng.
Menurut Munafri, sinergi pemerintah dan sekolah swasta menjadi kunci dalam mengurangi kesenjangan pendidikan, baik di perkotaan maupun di pulau-pulau sekitar Makassar.
“Sekolah negeri tidak mampu menampung semua anak akibat keterbatasan kuota dan sistem zonasi. Karena itu, melalui kerja sama ini, anak-anak yang tidak tertampung bisa bersekolah di swasta dengan SPP yang dibayarkan Pemkot,” ujarnya.
Program ini, lanjut Munafri, akan diawali dengan pilot project bersama 20 sekolah swasta unggulan, terdiri dari 10 SD dan 10 SMP. Sekolah Islam Athirah menjadi salah satu mitra utama, diikuti sekolah berbasis Katolik, Muhammadiyah, hingga lembaga swasta non-Islam lain.
“Tahun depan, kami siapkan anak-anak baru masuk untuk bisa bergabung gratis di Athirah dan sekolah unggulan lain. Jadi tidak ada lagi alasan anak tidak bisa sekolah karena biaya,” tambahnya.
Dukungan CSR dan Peningkatan Mutu
Selain menanggung biaya SPP, Pemkot juga menyiapkan skema pembiayaan melalui kerja sama dengan corporate social responsibility (CSR) dunia usaha. Langkah ini diharapkan membantu menjaga kualitas pengajaran di sekolah swasta yang selama ini terkendala rendahnya pendapatan guru.
“Kalau SPP rendah, gaji guru juga rendah, dan itu memengaruhi mutu. Makanya kami dorong adanya insentif agar kualitas pengajaran tetap terjaga,” kata Munafri.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan diminta menyiapkan pelatihan bagi kepala sekolah negeri. Pelatihan ini bertujuan mengenalkan standar pengelolaan sekolah swasta unggulan sehingga bisa diadaptasi di sekolah negeri.
“Kadis Pendidikan akan mengumpulkan kepala sekolah untuk pelatihan. Dari sini bisa lahir calon kepala sekolah lebih kompeten,” ujar Munafri yang juga politisi Partai Golkar.
Integrasi Kurikulum Lokal
Program percontohan ini tak hanya fokus pada pembiayaan, tetapi juga integrasi kurikulum berbasis budaya lokal dan etika. Sejumlah perguruan tinggi akan dilibatkan, di antaranya Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar untuk pengajaran bahasa Arab, serta Universitas Negeri Makassar (UNM) dalam pengembangan kurikulum etika dan adat lokal.
“Kami ingin pendidikan di Makassar punya karakter kuat, berbasis budaya, tapi juga berstandar modern,” jelas Munafri.
Meski begitu, Pemkot tetap melanjutkan pembenahan infrastruktur sekolah negeri agar kualitas pendidikan merata. “Kerja sama dengan swasta jalan, tapi sekolah negeri tetap kami tingkatkan,” tegasnya.
Komitmen Sekolah Athirah
Direktur Sekolah Islam Athirah, H. Syamril, menyambut baik program ini dan menegaskan kesiapan lembaganya menampung siswa penerima beasiswa dari Pemkot.
“Kami siap men-support program Pak Wali. Anak-anak tidak mampu yang mau disekolahkan di swasta, kami terima jika program ini berjalan,” ujarnya.
Menurut Syamril, seluruh unit Athirah di Makassar terbuka bagi siswa penerima kuota khusus. Mekanisme seleksi akan diatur bersama Dinas Pendidikan, baik untuk anak duafa, berprestasi, maupun yang tak tertampung di sekolah negeri.
“Nanti teknisnya bisa dibicarakan. Yang jelas, kami siap bekerja sama,” tambahnya.
Selain menampung siswa, Athirah juga menawarkan dukungan berupa pelatihan manajemen pendidikan untuk sekolah negeri maupun swasta lain. Program pelatihan tersebut mencakup manajemen sekolah, penguatan kurikulum, pengajaran bahasa Inggris, hingga pembinaan adab guru dan siswa.
Baca juga: Pemkot Makassar Siapkan Rp5 Miliar untuk Pemilihan RT/RW
“Kami akan buka kelas khusus untuk 20 kepala sekolah SD dan SMP negeri dengan 10 modul pelatihan selama tiga bulan. Kami juga siapkan pelatih khusus,” ungkap Syamril.
Model Kemitraan Pendidikan
Kolaborasi antara Pemkot Makassar, sekolah swasta unggulan, perguruan tinggi, dan dunia usaha ini diharapkan menjadi model kemitraan pendidikan yang dapat diperluas. Dengan begitu, setiap anak di Makassar, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun lokasi tempat tinggal, berkesempatan mendapatkan pendidikan bermutu.
“Harapannya, langkah ini jadi contoh bagi kota lain. Pendidikan tidak boleh ada sekat, semua anak harus punya peluang yang sama,” tutup Munafri.
